Lampiran - PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARATDINAS PENDIDIKANJln. Dr. Radjiman No. 6 Telp. 022 4264813 Fax. 022 4264881Wisselboard 022 4264944, 4264957, 4264973BANDUNG – 40171Nomor 16626/ Sifat Penting Lampiran -Hal Pengaturan Pembagian Raport, Libur Semester 1 dan KBM Semester 2 Tahun Pelajaran 2021/2022Memperhatikan perkembangan kondisi terkini terkait penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Barat dan menindaklanjutiInstruksi Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease COVID-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022;Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Covid-19;Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 7662/ tanggal 14 Juni 2021 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/ sampaikan beberapa hal sebagai berikutSatuan Pendidikan tetap melaksanakan pembelajaran, pembagian rapor semester ganjil dan libur sekolah Tahun Pelajaran 2021/2022 sesuai dengan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022;Pengaturan jadwal akademik sesuai dengan kalender Pendidikan tahun pelajaran 2021/2022 sebagai berikutWAKTU KEGIATAN6 – 18 Desember 2021; Penilaian Akhir Semester 123 Desember 2021; Tanggal Penetapan Rapor Semester 123 - 24 Desember 2021; Pembagian Rapor Semester 125 Dessember 202; Libur Natal27 Desember 2021 - 7 Januari 2022; Libur Semester 11 Januari 2022; Libur Tahun Baru Masehi10 Januari 2022; Hari Pertama Masuk Sekolah Semester 2 3. Mekanisme Pembagian raport semester 1 tahun ajaran 2021/2022 diatur sebagaiberikut;Pembagian rapor oleh satuan pendidikan harus mempertimbangkan kondisi, waktu, fasilitas, dan akses domisili peserta didik masing- masing;Pembagian rapor dapat dilakukan melalui Daring ataupun Luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan; 4. Satuan Pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 diluar waktu libur semester dalam Kalender Pendidikan; 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan SMA, SMK, danSLB t etap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan; 6. Menghimbau agar pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dapat memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19; 7. Mengimbau orang tua/wali peserta didik agar mengizinkan dan mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk divaksinasi COVID19; dan 8. Menerapkan protokol kesehatan prokes yang lebih ketat di satuan Pendidikan dengan pendekatan 5M memakai masker, mencuci tangan pakai sabun / handsanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan dan 3T testing, tracing, treatment.Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana Yth1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;2. Bapak Gubernur Jawa Barat;3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;4. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat;5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;6. Kepala LPMP Jawa Barat;7. Pengawas Sekolah se-Jawa ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE Badan Siber dan Sandi NegaraUntuk mengetahui nilai raport bayangan silahkan klik di sini 🔄

JAKARTA, – Dalam mengantisipasi lonjakan Covid-19 pada momentum libur Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2022 Nataru, pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 saat Nataru. Adapun, dalam kebijakan itu dikatakan pembagian raport semester 1 diminta untuk dilakukan Januari 2022. Lalu, juga tidak meliburkan secara khusus pada periode libur Nataru. Terkait itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Satriwan Salim menyampaikan, agar proses pencegahan ini bisa dilakukan dengan baik, pemerintah juga perlu membuat aturan turunan dari Inmendagri 62/2021. “Kemendikbudristek, Kemenag, dan pemda segera membuat surat atau instruksi yang menjelaskan bahwa penerimaan rapot itu dijadikan Januari,” ujar Satriwan, Rabu 1/12. Kata dia, kebijakan itu terus diperbincangkan oleh satuan pendidikan karena masih belum adanya arahan resmi dari pihak terkait, seperti pemerintah daerah ataupun dinas pendidikan setempat. “Jadi kami meminta kepala daerah itu perlu menindaklanjuti inmendagri terkait penundaan rapot menjadi Januari, termasuk penundaan libur,” ujarnya. Menurutnya, arahan pencegahan peningkatan kasus Covid-19 ini tidak akan berjalan dengan semestinya apabila dari pihak terkait tidak ada tindak lanjut yang lebih serius. “Karena sekolah tidak akan bergerak kalau belum ada surat keputusan dari kepala daerah dan kepala disdik,” tandasnya. Tidak Berlibur Libur sekolah semester satu segera tiba, kegiatan ini berbarengan momentum libur Nataru. Hal tersebut pun dikhawatirkan berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat. Satriwan pun mengimbau kepada para orang tua, siswa, dan guru untuk tidak pergi berlibur. Sebab, jika masih membandel, ini juga akan merugikan dunia pendidikan. “Mobilitas masyarakat ini berakibat pada sebaran covid, yang rugi kan dunia pendidikan, kami mengimbau untuk meningkatkan kepedulian pada diri sendiri dan sesama untuk menunda liburan,” jelasnya. Ditambah lagi adanya varian baru Covid-19, yaitu Omicron menambah potensi hadirnya gelombang ketiga. Meskipun belum terdeteksi di Indonesia, sebaiknya kegiatan yang menimbulkan kerumunan ditunda lebih dulu. “Kalau Indonesia terjangkit covid apalagi omicron, yang rugi kan kita, dan jangan merasa arogan, merasa kita aman meskipun kita sudah divaksinasi. Jadi mohon untuk tidak pergi ke tempat-tempat wisata ketika nataru,” terangnya. Menurutnya juga, apabila seluruh elemen dunia pendidikan sepakat untuk tidak melakukan liburan, diyakini tidak akan ada gelombang baru. Pasalnya, jumlah daripada siswa dan guru pun sangat banyak. “Iya betul karena angkanya besar, guru yang ada 3,2 juta, siswa itu 58 juta, anggap yang berpotensi liburan itu 1/3 ada 20-an juta siswa, bayangkan mobilitasnya tinggi sekali, ditambah orang tuanya,” tutur Satriwan. “Kalau guru, ortu dan siswa mampu menahan diri untuk tidak bepergian, ini akan sangat membantu terhadap lingkungan dan negara untuk mengantisipasi covid karena angkanya yang sangat tinggi,” pungkasnya.jp JAKARTA, – Dalam mengantisipasi lonjakan Covid-19 pada momentum libur Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2022 Nataru, pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 saat Nataru. Adapun, dalam kebijakan itu dikatakan pembagian raport semester 1 diminta untuk dilakukan Januari 2022. Lalu, juga tidak meliburkan secara khusus pada periode libur Nataru. Terkait itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Satriwan Salim menyampaikan, agar proses pencegahan ini bisa dilakukan dengan baik, pemerintah juga perlu membuat aturan turunan dari Inmendagri 62/2021. “Kemendikbudristek, Kemenag, dan pemda segera membuat surat atau instruksi yang menjelaskan bahwa penerimaan rapot itu dijadikan Januari,” ujar Satriwan, Rabu 1/12. Kata dia, kebijakan itu terus diperbincangkan oleh satuan pendidikan karena masih belum adanya arahan resmi dari pihak terkait, seperti pemerintah daerah ataupun dinas pendidikan setempat. “Jadi kami meminta kepala daerah itu perlu menindaklanjuti inmendagri terkait penundaan rapot menjadi Januari, termasuk penundaan libur,” ujarnya. Menurutnya, arahan pencegahan peningkatan kasus Covid-19 ini tidak akan berjalan dengan semestinya apabila dari pihak terkait tidak ada tindak lanjut yang lebih serius. “Karena sekolah tidak akan bergerak kalau belum ada surat keputusan dari kepala daerah dan kepala disdik,” tandasnya. Tidak Berlibur Libur sekolah semester satu segera tiba, kegiatan ini berbarengan momentum libur Nataru. Hal tersebut pun dikhawatirkan berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat. Satriwan pun mengimbau kepada para orang tua, siswa, dan guru untuk tidak pergi berlibur. Sebab, jika masih membandel, ini juga akan merugikan dunia pendidikan. “Mobilitas masyarakat ini berakibat pada sebaran covid, yang rugi kan dunia pendidikan, kami mengimbau untuk meningkatkan kepedulian pada diri sendiri dan sesama untuk menunda liburan,” jelasnya. Ditambah lagi adanya varian baru Covid-19, yaitu Omicron menambah potensi hadirnya gelombang ketiga. Meskipun belum terdeteksi di Indonesia, sebaiknya kegiatan yang menimbulkan kerumunan ditunda lebih dulu. “Kalau Indonesia terjangkit covid apalagi omicron, yang rugi kan kita, dan jangan merasa arogan, merasa kita aman meskipun kita sudah divaksinasi. Jadi mohon untuk tidak pergi ke tempat-tempat wisata ketika nataru,” terangnya. Menurutnya juga, apabila seluruh elemen dunia pendidikan sepakat untuk tidak melakukan liburan, diyakini tidak akan ada gelombang baru. Pasalnya, jumlah daripada siswa dan guru pun sangat banyak. “Iya betul karena angkanya besar, guru yang ada 3,2 juta, siswa itu 58 juta, anggap yang berpotensi liburan itu 1/3 ada 20-an juta siswa, bayangkan mobilitasnya tinggi sekali, ditambah orang tuanya,” tutur Satriwan. “Kalau guru, ortu dan siswa mampu menahan diri untuk tidak bepergian, ini akan sangat membantu terhadap lingkungan dan negara untuk mengantisipasi covid karena angkanya yang sangat tinggi,” pungkasnya.jp

pembagian raport semester 1 2021